Penerapan E-Government Sebagai Upaya Peningkatan Layanan Publik di Disnakertrans DIY

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi mengenai pentingnya penerapan E-Government, semua elemen pemerintahan pusat maupun daerah untuk senantiasa menerapkan E-Government. Karena E-Government merupakan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam mendukung serta meningkatkan kinerja layanan publik kepada masyarakat. Kemudian penelitian ini berfokus pada penerapan E-Government pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pusat arus informasi dan pengaduan berkaitan dengan ketenagakerjaan maupun transmigrasi pada lingkup Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan media elektronik website pemerintahan nakertrans.jogjaprov.go.id. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan penerapan E-Government serta faktor pendukung dan penghambat berdasarkan teori G.Valdes dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan berfokus pada 4 indikator penerapan E-Government diantaranya: E-Government Strategy (Strategi E-Government), IT Governance (Tata Kelola Teknologi Informasi), Process Management (Proses Manajemen), Organization and People (Organisasi dan Orang). Proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dari hasil pengumpulan data yang diperoleh. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Disnakertrans DIY sudah menerapkan dan mengembangkan E-Government dimana terdapat 13 faktor pendukungnya yakni: Visi, Strategi, dan Kebijakan, Strategi Arsitektur Perusahaan, Manajemen TI, Arsitektur TI, Portofolio dan Manajemen Risiko, Layanan TI, Pemanfaatan Aset, Proses Bisnis Manajemen, Manajemen Kinerja, Kepatuhan, Jaminan Mutu dan Keamanan, Manajemen Perubahan, Manajemen Pengetahuan. Dan selanjutnya terdapat 4 faktor penghambat yakni: Layanan kepada Warga dan Bisnis, Interoperabilitas, Infrastruktur dan Alat, Sumber daya Manusia.